Jakarta — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyampaikan pidato pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang diselenggarakan di Lapangan Parkir Timur Kantor DPTP PKS, Ahad (17/8/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Dewan Syariah PKS KH. Muslih Abdul Karim, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum PKS Noerhadi, serta jajaran Ketua Bidang dan Badan DPP PKS.
Dalam pidatonya, Almuzzammil Yusuf menyinggung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (15/8).
“PKS mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang menunjukkan sikap kenegarawanan, berani mengakui permasalahan serta kekurangan bangsa kita hari ini. PKS sependapat, bahwa berawal dari keberanian mengakui, insya Allah kita akan lebih mudah memperbaiki. Fokus kita bukan pada masalah, melainkan mencari solusi yang cepat dan tepat,” tegas Almuzzammil.
PKS memberikan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan penyelewengan, khususnya terkait kasus-kasus besar yang merugikan negara.
“PKS mengapresiasi pemerintah yang berhasil menyelamatkan Rp300 triliun uang APBN yang sebelumnya diselewengkan dan mengalihkannya untuk kepentingan produktif bagi masyarakat,” ujar Almuzzammil.
PKS menegaskan bahwa visi Presiden Prabowo terkait pemberantasan korupsi harus diikuti dengan penguatan legislasi di DPR, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Tidak boleh ada ruang dan tempat yang nyaman untuk menyembunyikan hasil kejahatan di negeri ini,” imbuhnya.
Menanggapi langkah Presiden Prabowo menghapus tantiem bagi Komisaris dan Direksi BUMN, PKS menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata memperbaiki kinerja sekaligus menghapus stigma BUMN sebagai komoditas politik.
“Dari kebijakan ini, negara bisa menghemat hingga Rp18 triliun. PKS berpandangan, sikap tegas Presiden harus diiringi dengan perbaikan kinerja BUMN agar kembali menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Almuzammil.
PKS juga menegaskan pentingnya menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai benteng kedaulatan ekonomi bangsa.
“Cabang produksi penting serta kekayaan alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” jelas Almuzammil.
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo menertibkan tambang ilegal. Data pemerintah mencatat ada 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.
WALHI menyebutkan 47 perusahaan besar diduga terlibat kejahatan lingkungan dan korupsi SDA dengan kerugian mencapai Rp437 triliun.
Sementara BPKP mengungkapkan sekitar 300 ribu hektare tambang ilegal berada di kawasan hutan dengan potensi kerugian Rp700 triliun.
“PKS menegaskan, sumber daya alam adalah amanah konstitusi dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Almuzammil. (AJP)
